KACAMATA FILANTROPI TERHADAP PEMBENTUKAN PARTAI MAHASISWA

 

Yayan Sahi
Mahasiswa Studi S1 PPKn UNG

Adanya sistem multi partai yang dianut oleh bangsa Indonesia, memberikan legitimasi terhadap individu dan kelompok dengan ruang terbuka berhak untuk mendirikan partai politik. Hal itu sejalan dengan prinsip hak demokrasi yang sesuai dengan konstitusi bangsa Indonesia yang dimana adanya penjaminan kebebasan berekspresi melalui wadah organisasi atau partai politik.

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan motif pendirian partai mahasiswa Indonesia, dengan menggunakan pendekatan filantropi. Dimana filantropi merupakan metode alat ukur perilaku manusia yang memiliki harapan dan kenyataan yang sangat besar. Setelah berakhirnya pasca orde baru, Indonesia mengalami perubahan dalam sistem perpolitikan. Yang sebelumnya dari sistem politik otoritarian kemudian berubah menjadi sistem politik demokrasi. Dalam hal itu, konsep politik demokrasi yang dibangun memuat beberapa konsep diantaranya :  (1), Kebebasan berekspresi (2), Berasosiasi (3),      Kebebasan membentuk partai politik.

Berkaca pada pemilu 2004 dan 2009 dimana partisipasi partai politik yang ikut dalam kontestasi politik di indonesia terus mengalami peningkatan. Lahirnya partai politik baru di Indonesia adalah sebuah fenomena yang sering terjadi bahkan sudah dianggap sebagai hal biasa. Hal itu karenakan Indonesia menganut sistem multi partai ,

 prinsip dari sebuah kehadiran partai (Baru) merupakan naluri Hasrat manusia yang berafiliasi sebagai makhluk sosial untuk menciptakan suatu tatanan sistem demokrasi yang baik. Dalam sistem partai politik Bardir dan Mair  dalam (Partono, 2008) terdapat 3 dimensi tipe kehadiran partai politik:

1.      Dimensi Vertikal

Diman pada level ini, partai politik di lahir dengan adanya pengeleompokan baik berupa Etnis, agama, Bahasa suku, budaya dan lain-lain.

2.      Dimensi Horizontal

Hal ini ditentukan berdasarkan pada tingkatan level pemilu. Artinya keikutsertaan partai politik dalam pemilu juga memperhitungkan keuntungan yang akan di dapat sehingga dorongan mendirikan partai untuk mendapatkan dukungan berpotensi lebih besar.

3.      Dimensi Fungsional

Dimensi ini, menekankan pada pertarungan dari sisi lokal, daerah dan pusat.

Bukan tanpa alasan, setiap partai yang didirikan memiliki ideologi yang berbeda namun pada prinsipnya memiliki  tujuan sama. Tujuan itu akan dapat digambarkan melalui adanya aksi tuntutan kepada pemerintah atas adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan kemaslahatan hidup orang banyak. 

Permasalahan yang menuai pro dan kontra saat ini adalah dimana, kehadiran partai politik baru yakni partai mahasiswa Indonesia yang menimbulkan perdebatan dikalangan akademisi dan elit politik adalah isu yang sangat menarik untuk dikaji. Secara legal standing, partai mahasiswa Indonesia merupakan perubahan dari Partai Kristen Indonesia  atau yang sering disebut dengan partai “PARKINDO 1945”.

Dalam peraturan  berdasarkan keputusan Kementrian Hukum dan Ham Nomor M.HH-5.AH.11.01 Tahun 2022 mengatur anggaran dasar Parkindo 1945 menjadi Partai mahasiswa Indonesia. Dalam pendekatan filantropi Hasrat mahasiswa berkecimpung dalam pendirian partai politik dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu :

1.      Filantropi kedermawanan (Giving).

Dalam kontek memberi ini, adalah bagaiamana naluri mahasiwa mengabdikan dirinya dengan memberikan kekuatan fikiran, tenaga sampai pada konsep aktuliasis dalam parati yang mereka dirikan.

2.      Filantropi Sekuler

Dalam konteks ini, naluri manusia/mahasiswa bergerak atas adanya respon terhadap tindakan yang kurang berpihak, sehingga menimbulkan Gerakan baru yang peduli terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. (Arfandi, 2020).

Pada prinsipnya partai politik itu lahir dikarenakan adanya bangunan komunikasi antara pendiri (Golongan) bersama Masyarakat itu sendiri.

1. Teori Motif Politik

Motif Politik merupakan dorongan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kekuasaan yang di inginkan.  Walgito, 2010; Beck & J. Sorauf, 1992; Situmorang, 2007 dalam (Saputra and Al-Hamdi, 2020) menguatkan bahwa, motif merupakan sebuah pencapaian yang diinisiasi untuk mendapatkan kekuasaan yang didalamnya terdapat :

1. Dorongan Individu dan Kelompok

Dorongan akan mempengaruhi seseorang/kelompok untuk melakukan sebuah tindakan baik itu berupa aksi, atau implementasi tindakan tertulis maupun non tertulis.

2. Kekecewaan

Kehadiran partai politik baru bisa diakibatkan dengan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Dalam hal ini kelompok yang merasa dirugikan yang memiliki idealis tentang kebenaran akan berusaha menciptakan sebuah wadah untuk mereka mempersatukan idealis sebagai jembatan untuk merebut kekuasaan itu secara perlahan.

3. Adanya sebuah kesepakatan dalam melakukan tindakan.

Kesempatan dalam konteks politik yang dimaksud adalah, sistem multi partai yang dianut oleh konstitusi memberikan peluang besar bagi individu atau kelompok untuk mendirikan partai-partai baru yang dianggap penting untuk kemaslahatan orang banyak.

Pada dasarnya, kemunculan partai politik baru disebabkan adanya konflik baik itu secara internal partai politik,, kekuasaan pemerintah dan lain-lain. Dalam konsep motif partai politik mahasiswa Indonesia dapat dibagi menjadi 3 :

1. Didasarkan (Material Motif)

Dimana motif ini didasarkan apa yang dikerjakan kemudian diberikan sebuah imbalan.

2. Didasarkan solidaritas dan idealism yang sama.

Kehadiran partai politik, juga turut dipengaruhi oleh kekompakan dalam struktur sosial masyarakat yang membangun komunikasi. Terlepas dari hal itu kesamaan dalam sisi idealism juga sangat berpengaruh terhadap pendirian partai. Sehingga korelasi antara pendirian partai mahasiswa indonesia saat ini yang merupakan perubahan dari partai Kristen Indonesia, adalah sebuah motif yang didasarkan pada sisi idealisme yang sama. (Saputra and Al-Hamdi, 2020).

2. Konsep Peran Partai Politik Terhadap Sistem Politik di Indonesia.

Pendirian partai politik di Indonesia yang memiliki nuansa konstitusi yang multi partai, tidak luput dari sebuah proses perjalanan Panjang sistem demokrasi di indonesia. dalam konteks demokrasi yang memberikan ruang lebih kepada warga negara untuk bebas berekspresi, berkolaborasi serta memiliki kesamaan dalam tatanan sistem pemerintahan tak luput dari sejarah Panjang yang kelam. Miriam  Budiarjo, ( 2018) mengklasifikasikan perkembangan demokrasi di Indonesia terdiri atas 4 bagian diantaranya:

1. Fase Masa Republik Indonesia (MRI) I berlangsung pada tahun (1945-1959), dimana masa ini dikenal dengan sistem demokrasi berbasis konstitusional dimana peranan parlemen dan partai sangat menonjol dalam sistem pemerintahan.
2. Fase Masa  Republik Indonesia (MRI) II (1945-1959), dalam fase ini lebih menonjolkan sistem demokrasi terpimpin, yang secara konstitusional sangat tidak relevan dan bahkan banyak hal-hal yang menyimpang dari sistem demokrasi. Dimana fase ini dikenal dengan pemerintahan tunggal yang artinya sistem kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan kebebasan sangat terbatas.
3. Fase Masa Republik Indonesia (MRI) III berlangsung sejak tahun (1965-1998).  Fase ini dikenal dengan sistem demokrasi Pancasila yang sistem pemerintahannya presidensial.
4. Fase Masa Republik Indonesia (MRI) IV berlangsung sejak tahun (1998-dengan sekarang) dimana masa ini lebih menekankan pada kebebasan berdemokrasi dan menginginkan tegaknya keadilan atas perasaan di dalam sistem pemerintahan. Baik secara lokal, daerah dan pusat.

Jauh sebelum mengenal sistem demokrasi secara utuh, persepsi terhadap partai politik memiliki peranan yang sangat penting terhadap sistem pemerintahan Indonesia. oleh karena itu tidak heran apabila kebebasan berdemokrasi dijadikan sebagai alat atau wadah dalam membentuk organisasi baik kecil maupun besar (Partai Politik).

3. Pendekatan Pembentukan Partai Mahasiswa Indonesia dalam Pendekatan Filantropi dan Negara Demokrasi.

Secara legal standing, partai politik memiliki peranan yang sangat penting dimana sifatnya sebagai “central of control Government “ oleh karena itu esensi dari sebuah partai politik adalah  wadah yang akan membentuk sisi perilaku, tindakan hingga etika dalam menciptakan pemimpin-pemimpin baru.  (Hasan and Sabri, 2011).  Apabila melihat Pendirian partai mahasiswa Indonesia yang sebelumnya Bernama partai Kristen Indonesia (Perkindo 1945) adalah sebuah partai yang secara notabene lahir dari perhimpunan masyarakat yang memiliki kesamaan dalam sisi idealisme. Mulai dari kesamaan agama, tradisi hingga tujuan dalam menciptakan suatu keteraturan yang berpihak kepada masyarakat secara terbuka. Konteks filantropi dalam menganalisis lahirnya partai mahasiswa Indonesia, dapat ditinjau dari dua faktor:

1. Persepsi organisasi Mahasiswa yang kurang mendapatkan perhatian.
2. Hadirnya kekecewaan atas dasar tidak berpihaknya sistem pemerintahaan saat ini kepada rakyat.

Berkaitan hadirnya partai mahasiswa Indonesia dapat ditelaah melalui pendekatan filantropi yang dikonsepkan oleh Latief, 2010; Robert Payton (1988) dalam (Arfandi, 2014) yang dimana, filantropi secara etimologi terbagi atas dua kata yaitu Philio (Cinta) dan Antropos (Manusia). Dimana didalamnya terdiri atas tiga kegiatan yaitu : (1) Kegiatan Pelayanan Sosial; (2) Asosiasi Sosial: (3) Derma Sosial. Pada hakekatnya tujuan filantropi dapat dikategorikan dengan dua perilaku yaitu : (a) Perilaku Kasih Sayang untuk bagaimana tidak mengulangi sebuah peristiwa yang  merujuk pada penderitaan; (b) Perilaku menginisiasi kesejahteraan kepada masyarakat atas dasar tidak berpihaknya sistem pemerintahan.

Dalam pendekatan filantropi, kita tahu bahwa, alasan yang paling utama mahasiswa saat ini membentuk partai dasari atas legal konstitusi keputusan kementerian hukum dan ham yang memberikan legal standing sahnya partai yang mereka dirikan.

Apabila dilihat berdasarkan histori sejarah bahwa, partai Kristen Indonesia merupakan partai yang sudah ada sejak kurang lebih fase masa Masa Republik Indonesia kisaran pada tahun 1945. Dalam hal pendirian partai politik hal yang sangat perlu ditekankan adalah urgensi kehadiran partai itu sendiri untuk siapa.

Partai politik merupakan bagian dari prosedrual yang berkaitan dengan “titah” atau yang disebut dengan amanah. Dari partai politik itulah akan melahirkan regenerasi kader yang akan dijadikan sebagai pioneer dalam memimpin bangs ini. Miriam Budiarjo mengemukakan bahwa partai politik merupakan alat ukur demokrasi. 

4. Demokrasi Dan Hak Kebeasan Dalam Politik

Kehadiran partai politik mahasiswa Indonesia merupakan cerminan dari tatanan sistem demokrasi. Neuman dalam buku “ Modern Political Parties” mengemukakan bahwa, Parpol merupakan sebuah wadah organisasi dari para aktivis yang membidik kekuasaan dalam pemerintahan serta membuat dukungan dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Pembentukan partai politik merupakan Amanah demokrasi yang sebenarnya. Miriam Budiarjo, (2018),  mengemukakan bahwa Fungsi dari demokrasi terhadap partai politik adalah:

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik.

Korelasi demokrasi dengan komunikasi politik adalah sebagai sarana memperkuat kekuatan ideologi.

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik diidentikan dengan proses yang memiliki orientasi perubahan terhadap fenomena politik itu sendiri.

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik.

Rekrutmen politik merujuk pada keterbukaan kesempatan yang sama bagi rakyat yang memiliki profesi yang berbeda mulai dari buru, petani, guru, pejabat dan lain-lain. Hadirnya sebagai sarana rekrutmen membuka peluang tentang hakekat demokrasi bagi mereka yang ingin berkecimpung dalam sistem poemerintaha. Oleh karena itu, pendirian partai mahasiwa Indonesia saat ini, sebenarnya adalah hal yang positif apabila tujuan dan ideologi yang ditanmakan kepada kader mereka mengenai konseo kemajuan bangsa indonesia.

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik.

Prinsip dari kehadiran partai politik merupakan alat atau “sistem control government”. Oleh karena itu demokrasi akan sangat terbantu dengan hadirnya partai politik yang tidak menyimpang dari konstitusi. Sehingga berdasarkan penjabaran diatas, dapat dimaknai bahwa, demokrasi sangat menjamin adanya kehadiran partai politik selama partai itu sesuai dengan koridor konstitusi.

Secara legal standing pendirian partai politik mahasiswa indonesia merupakan perubahan dari partai kristen indonesia 1945 sah secara hukum dan procedural. Adapun tujuan dari pendirian partai ini dalam pendekatan filantropi ialah, lahirnya sebuuah keresahan atas dasar kekecewaan kepeda sistem pemerintahan yang tumpeng tindi. Kehadiran partai ini juga turut dipengaruhi oleh kepentingan para elit politik yang ingin mendapatkan kekuasaan. Dengan adanya potensi inisiatif yang cenderung idealis yang tinggi maka aka partai mahasiswa indonesia akan berpotensi menjadi partai yang ambisius untuk mendapatkan kekuasaan dalam sistem pemerintahan.

Referensi

Arfandi, H. (2014) ‘Bukan Sekedar Filantropi ? Studi Kasus atas Motif dan Strategi Gerakan Filantropisme Muhammadiyah dalam Menopang’, Accelerating the world’s research.

Arfandi, H. (2020) ‘Motif dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah’, Jurnal Muhammadiyah Studies, 1(1), pp. 127–155. doi: 10.22219/jms.v1i1.11413.

Budiarjo, M. (2018) Dasar-Dasar Ilmu Politik. 4th edn. Edited by IKAPI. jakarta: PT Gramedia pustaka Utama.

Hasan, H. and Sabri (2011) ‘Pelemahan Eksistensi Partai Politik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011’, 2(2), pp. 571–581.

Partono (2008) ‘Sistem multipartai, presidensial dan persoalan efektivitas pemerintah’, Legislasi Indonesia, 5(1), pp. 13–28. Available at: https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/286/173.

Saputra, A. A. and Al-Hamdi, R. (2020) ‘Motif Politik dalam Kelahiran dan Pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi)’, Politika: Jurnal Ilmu Politik, 11(2), pp. 163–182. doi: 10.14710/politika.11.2.2020.163-182.

Sugiono, P. D. (2016) metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D.