 |
| Tresya Anggraini Sapii Studi S1-Administrasi Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo |
Presiden Joko Widodo
mewanti-wanti tidak akan melakukan lockdown menghadapi pandemi
Covid-19 dengan alasan bahwa setiap negara memiliki karakter, budaya, dan
kedisiplinan berbeda-beda. Presiden menilai menjaga jarak antar manusia adalah
kebijakan yang paling pas di Indonesia. Data menunjukan korban yang terpapar
maupun meninggal terus bertambah banyak. Terlebih melihat budaya dan
kedisiplinan masyaraat yang cukup rendah. Langkah apa yang harus diambil
pemerintah, tetap menolak lockdown?
Banyak pihak dan masyarakat meminta Pemerintah
memberlakukan lockdown. Keputusan ada di tangan Presiden Jokowi
sebagai Panglima tertinggi sebagai amanah UUD Dasar 1945. Apapun
kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah, tetaplah pertimbangan utama
adalah alasan kemanusia atau keselamatan rakyat Indonesia Bagaimana dengan
Indonesia dalam penanganan pandemik yang semakin meluas saat ini?
Presiden pemilik kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam
menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan rakyat Indonesia dalam
penanggulangan bencana. Disamping itu, pemerintah perlu terbuka memberikan
informasi secara jujur kepada masyarakat terkait informasi Covid-19, Pemerintah
harus dapat memberikan keyakinan bahwa apapun kebijakan yang diambil adalah
yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal tersebut diperlukan
agar tidak ada kepanikan atau teror ditengah situasi yang tidak menentu saat
ini. Informasi yang jujur dan jelas akan menciptakan kepercayaan dan
meningkatkan solidaritas sosial sebagai bangsa yang dapat menjadi kekuatan
dalam pemberantasan virus Covid-19.
Diatas semuanya, semua langkah harus didasarkan
untuk keselamatan mananusia, walau tidak dapat dibantah bahwa kestabilan
ekonomi juga penting. Disinilah kematangan leadership presiden
sebagai kepala negara untuk memilih dan menentukan langkah-langkah yang paling
tepat dan terbaik bagi masyarakat. Harapannya kebijakan dan langkah yang
diambil paling minimal resikonya bagi masyarakat. Kepemimpinan yang bertanggung
jawab dibutuhkan dalam penanganan Covid-19. Gaya kepemimpinan Presiden Joko
Widodo yang selama ini soft power ditantang untuk lebih tegas terah
dan solutif.
Pernyataan dan informasi yang disampaikan kepada
masyarakat tidak berubah-ubah. Bahkan berbeda-beda antara presiden, para
menteri, dan juga influencer. Kebijakan dan tindakan yang diambil wajib
fokus utamanya pada kepentingan masyarakat. Terlebih lagi di saat seperti
ini, masyarakat membutuhkan rasa aman, kepercayaan pada pemerintah dan solusi
dari keadaan yang tidak menentu ini. Artinya, semua bentuk tindakan pemerintah
harus mengedepankan kepentingan masyarakat, atas dasar nilai kemanusiaan,
bukan untuk uji coba seperti kasus pembelian obat virus Corona yang
ternyata obat untuk penyakit malaria.
Sumber Bacaan : Artikel Economic Zone
No comments:
Post a Comment